Jokowi Dapat Tempat di Pemerintahan Mendatang? Moeldoko: Itu Kan Asumsi, Prediksi, Persepsi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan tentang kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan tempat di pemerintahan mendatang.

Dalam wawancara di Program ROSI, Kompas TV, Kamis (29/2/2024), Moeldoko menjawab pertanyaan apakah Jokowi cawe-cawe, karena Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan akan ada tempat bagi Jokowi di pemerintahan selanjutnya.

“Itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dan persepsi. Jadi sebenarnya tidak seperti itu,” kata Moeldoko.

“Pak Jokowi selalu mengatakan, dan secara regulasi juga sudah jelas dikatakan bahwa penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pada saatnya harus melepaskan posisinya, kan.”

Baca Juga: Menteri Jokowi Gelar Simulasi Makan Siang Gratis, ini Daftar Menunya

Maka, kata Moeldoko, pemilik hak prerogatif tersebut adalah presiden terpilih nanti, yang sampai saat ini belum diketahui siapa.

“Kalau itu prerogatif presiden, maka yang punya prerogatif adalah presiden terpilih nanti. Siapa? Kita belum tahu.”

“Yang kedua, apakah Presiden itu dalam konteks cawe-cawe? Mestinya istilahnya bukan cawe-cawe, tetapi Presiden juga punya tanggung jawab untuk mengantarkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, bisa saja Prabowo meminta arahan atau petunjuk dari Jokowi yang lebih senior dalam konteks pemerintahan.

“Caranya bagaimana? Apakah Pak Prabowo meminta arahan atau minta petunjuk atau minta informasi pada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini, yang lebih senior dalam konteks pemerintahan,” bebernya

“Jadi istilah cawe-cawe itu sebenarnya kurang tepat ya,” tambahnya menegaskan.

Siapa pun yang memiliki tangggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kepemimpinan ke depan, kata Moeldoko, pasti ikut memikirkan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik.

Saat ditanya apakah intensitas yang dilakukan Jokowi tersebut berkaitan dengan Gibran yang menjadi cawapres, Moeldoko menjawab bahwa selama ini, hampir setiap pergantian pemerintahan diikuti dengan perubahan signifikan yang menyebabkan masyarakat menjadi bingung.

“Ada sebuah tradisi yang menurut Pak Jokowi dan menurut bangsa Indonesia, yang perlu kita perbaiki,” kata dia.

“Tradisi yang berjalan selama ini adalah, hampir-hampir, bukan tradisi ya, setiap pemerintahan ada perubahan-perubahan signifikan, akhirnya masyarakat menjadi bingung.”

Ia mencontohkan, setiap ada pergantian menteri, maka kebijakan pun berubah. Demikian pula dengan pergantian presiden, akan diiringi dengan perubahan kebijakan.

Padahal, menurut Moeldoko, sudah ada panduan sesuai dengan undang-undang dalam menata bangsa dan negara ini.

“RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, -red) itu kalau dulu seperti GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara, -red), tapi RPJP itu lebih kepada program. Rencana program pemerintah menuju Indonesia ke depan seperti apa. Dituangkan tuh sampai dengan apa yang akan dikerjakan, targetnya seperti apa, tahapannya seperti apa, clear di situ,” terang Moeldoko.

“Harapannya, semuanya berpedoman kepada itu, tetapi bagaimana menyiasatinya, strateginya itu yang masing-masing presiden punya cara,” tambahnya.

Baca Juga: Moeldoko: Pemerintahan yang Sekarang Harus Bisa Antarkan yang akan Datang

Moeldoko kemudian memberikan contoh yang telah dilakukan oleh Jokowi, yakni menyiapkan lima hal.

Kelimanya adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan atau pembenahan regulasi agar menjadi sinkron satu dengan lainnya, reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang semakin fleksibel, dan transformasi ekonomi.

“Mau nggak mau Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi sebelum terlambat. Transformasi digital, transformasi menuju green energy dan seterusnya, semuanya sudah ditata dengan baik oleh Pak Presiden,” urainya.

“Harapannya itu nanti hal-hal yang bisa dilanjutkan, dilanjutkan,” ujarnya.