Ganjar Tanya Makam Orang Hilang di Kasus Pelanggaran HAM Berat, Prabowo: Itu Tendensius

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya soal makam orang hilang dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara debat Capres-Cawapres Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mulanya, Ganjar menyebutkan tentang 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk peristiwa 1965 dan penembakan misterius.

Ia juga menyebutkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah disampaikan kepada Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.

"Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, penghilangan paksa, sampai Wamena, dan saya ingatkan, tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada presiden," ucap Ganjar, Selasa (12/12/2023).

"Satu (pertama) membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, yang kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa, ketiga memberikan kompensasi dan pemulihan, dan yang keempat meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan," sambungnya.

Baca Juga: Ditanya Ganjar soal Kasus Pelanggaran HAM, Prabowo: Come On, Jangan Dipolitisasi

Lantas, Ganjar bertanya dua hal terkait upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kepada Prabowo. Salah satunya, Ganjar bertanya apakah Prabowo bisa menunjukkan makam orang-orang yang hilang pada kasus penghilangan paksa.

"Pertanyaan saya, satu (pertama) apakah Bapak akan membuat pengadilan HAM? Kedua, apakah Bapak bisa menunjukkan makam, membantu keluarga agar mereka bisa berziarah? Kalau saya jadi presiden pak, saya akan bereskan ini pak," kata Ganjar.

Prabowo pun menjawab dengan mengatakan bahwa pertanyaan Ganjar kepada dirinya tendensius.

"Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan agak tendensius," jawab Prabowo.

"Kenapa yang 13 orang ilang pada saat itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar. Itu tendensius," imbuhnya.

Baca Juga: Prabowo Sebut Hakim harus Independen, Ganjar: Komentar Bapak terhadap Putusan MK?

Ia menuding calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar, Mahfud MD, sebagai orang yang menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini," jawab Prabowo.

Lelaki yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu pun mengaku akan mengadakan pengadilan HAM bila telah diputuskan.

"Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah," sebut Prabowo diikuti sorakan para pendukungnya.

"Namanya usaha," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mengklaim, dirinya sangat keras membela HAM dan orang-orang yang dulu disebut diculik, saat ini mendukung dirinya di Pilpres 2024.

"Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela HAM. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya, membela saya, saudara-saudara sekalian," ucap Prabowo, kembali diikuti seruan para pendukungnya.

Baca Juga: Paparkan Visi-Misi, Ganjar Ceritakan Pendeta di Merauke yang Bantu Ibu Melahirkan

Ia lantas meminta Ganjar untuk tidak menggunakan kasus pelanggaran HAM untuk dipolitisasi.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar!" kata Prabowo.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, tiga capres yang akan maju di Pilpres 2024 mengikuti debat perdana di KPU hari ini, Selasa (12/12/2023).

Tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan debat capres akan berlangsung selama 150 menit. 

Durasi debat selama 120 menit itu dibagi menjadi enam segmen. Sementara 30 menit sisanya untuk pariwara.

Segmen pertama adalah momen peserta Pilpres 2024 memaparkan visi dan misi sesuai tema yang ditetapkan. Capres bisa saling sanggah pada segmen kedua, ketiga, keempat dan kelima. 

Sesi terakhir khusus untuk penyampaian pernyataan penutup tiap capres.