Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2023, Kepala Daerah Diminta Fokus 2 Hal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran terkait mudik Lebaran 2023 yang meminta kepala daerah fokus mengenai dua hal, Kamis (13/4/2023).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. menyatakan bahwa surat edaran tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian itu menjelaskan tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023.

Namun, Surat Edaran (SE) Nomor 400.4.4.1/2205/SJ itu juga ditujukan untuk memastikan mudik Lebaran 2023 berjalan lancar sekaligus mengendalikan inflasi.

"Tingginya animo masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini harus disikapi dengan langkah antisipatif seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan perangkat aparat kewilayahan," kata Safrizal melalui keterangan tertulis pada Kamis (13/4).

"Ada dua aspek penting yang menjadi perhatian," ujarnya, dilansir dari Antara.

Pertama, aspek pengendalian inflasi. Kedua, aspek kelancaran arus mudik. 

Baca Juga: Bacaan Doa Mudik agar Terhindar Kecelakaan dan Diberi Keselamatan Waktu Perjalanan

"Untuk itu, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran hari ini yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Safrizal juga menyampaikan bahwa SE Kemendagri tersebut berisi arahan mengenai delapan langkah kepala daerah saat momen mudik Lebaran 2023 atau Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Sejumlah langkah itu di antaranya, kepala daerah harus melakukan antisipasi dan mengendalikan inflasi dengan melakukan aksi. Misalnya, kegiatan operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial bagi yang tidak mampu, dan melakukan intervensi ketika terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.

Berikutnya, kepala daerah juga harus memberikan dukungan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum guna mewujudkan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan pelaksanaan Lebaran 2023.

Pemerintah daerah (Pemda) bisa memberikan dukungan tersebut dengan melakukan deteksi dini situasi dan kondisi yang berpotensi menimbulkan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Contohnya, aksi bentrokan antarwarga, penodongan/begal, dan distribusi bahan bakar minyak.

Baca Juga: Sudah Tepatkah Siasat Pemerintah Atasi Lonjakan Jumlah Pemudik Lebaran 2023 di Jalur Penyeberangan?

Di samping itu, Pemda juga bisa melakukan pengaturan dan pengawasan aktivitas di setiap pasar tumpah agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

Selanjutnya, kepala daerah juga harus menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh perangkat daerah.

Safrizal mengatakan, persoalan penertiban pasar tumpah dan penekanan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran perlu menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah.

"Disamping itu, segera lakukan operasi pasar untuk menekan potensi naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri," ujarnya.

"Lalu, gelar operasi yustisi oleh jajaran Satpol PP dan perangkat pemerintah daerah terkait bersama-sama jajaran Polri untuk menindak pelaku penimbunan yang berdampak naiknya inflasi karena kelangkaan dan naiknya harga barang," ucapnya.

Baca Juga: Pemudik Lebaran 2023 Diimbau Waspadai Peretasan Data, Hindari Isi Daya Ponsel di Ruang Publik

Ia menambahkan, penerbitan SE itu diharapkan dapat memperjelas kebijakan daerah yang diterapkan di lapangan serta seluruh kepala daerah dapat senantiasa mengonsolidasikan jajarannya mendukung kelancaran mudik Lebaran 2023.

Berikutnya, surat edaran itu juga diharapkan dapat mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi.

"Seluruh jajaran perlu solid. Satpol PP, Satuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat kewilayahan camat sampai lurah terus berkolaborasi dengan TNI/Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kelancaran mudik, arus balik, serta pengendalian inflasi di daerah," kata Safrizal.