Kebijakan Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Komisi X DPR RI: Opsi yang Tidak Tepat

Syaiful menambahkan, Pemprov NTT seharusnya lebih fokus ke masalah lain di dunia pendidikan daripada mengurusi substansi proses pembelajaran di mana Kemendikbud lebih paham mengenai hal itu. 

"Saya berharap Pemprov untuk lebih concern kepada isu-isu kesejahteraan guru, perbaikan saraha prasarana karena terkait dengan substansi proses pembelajaran, saya kira yang punya ukuran lebih detail adalah Kemendikbud," ucapnya. 

"Dan bahkan saya membayangkan, kalau konteks semangatnya adalah menambah jam, jangan didorong terlebih dahulu bisa masuk jam 5. Lebih baik ditambahkan jamnya di akhir," tutur Syaiful. 

Komisi X DPR RI pun telah meminta Kemendikbud untuk mengkaji polemik ini sebelum nantinya diputuskan menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan. 

"Kita sudah meminta kepada Kemendikbud untuk memitigasi apakah kebijakan ini sifatnya masih opsional atau sudah diputuskan wajib," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Syaiful juga menyayangkan sikap dari Viktor yang seakan memaksakan kebijakan ini meski mendapatkan keberatan dari orang tua siswa. 

"Tapi saya menyayangkan sikap dari Pak Gubernur, yang menurut saya tidak tepat ketika orang tua yang keberatan diminta untuk anaknya sekolah di luar NTT," kata dia. 

"Saya kira kan jadinya tidak tepat. Padahal kita masih ada persoalan tingkat partisipasi akses terhadap pendidikan dan seterusnya."

"Karena itu saya ingin mendorong satu ukuran objektif saja dan ini berlaku secara global. Bahwa semestinya, memang pagi hari adalah ruang untuk memperluas interaksi dengan orang tua, bukan untuk proses belajar," pungkasnya.  

Baca Juga: Untung atau Rugi Masuk Sekolah Pukul 05.30 di NTT