JAKARTA, KOMPAS.TV – Pada hari ini tepat Rabu Pon, 1 Februari 2023, publik menunggu akankah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan adanya reshuffle.
Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, momen Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.
Presiden Jokowi memastikan sisi politik bukan jadi yang utama dalam reshuffle atau pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal utama yang menjadi evaluasi setiap menteri yakni kebijakan dan peforma kinerja.
"Yang utama memang performa kinerja bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Selasa (31/1/2023), dikutip dari laporan tim jurnalis KOMPAS TV.
Presiden juga menyatakan sejauh ini kinerja para menteri di kabinet berjalan lancar dan tidak ada hal yang mencolok. Tentu saja bukan berarti proses evaluasi tidak berjalan.
Namun, Presiden tidak menyatakan kapan waktunya menteri yang mendapat evaluasi bakal diganti. Saat disinggung Rabu Pon, Jokowi hanya bisa meminta agar masyarakat menunggu kepastian pergantian menteri.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan berkomentar soal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang kerap dilakukan pada hari Rabu Pon. Ia bilang kalaupun tahu, tidak bisa mengkonfirmasi.
“Walaupun tahu mohon maaf enggak ngomong,” ujarnya di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1) lalu.
Pramono hanya menegaskan bahwa Rabu sore nanti, ia akan mendampingi Presiden Jokowi ke Bali dalam rangka kunjungan kerja.
Baca Juga: Round Up Tanggapan NasDem soal Wacana Reshuffle di Rabu Pon
Adapun Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengungkapkan, menteri yang “teriak” tiga periode dan penundaan pemilu harus di-reshuffle oleh presiden karena tidak sejalan dengan demokrasi.
Menteri yang kena reshuffle, jelas dia, yakni yang tidak sejalan dengan kebijakan presiden.
“Presiden sudah mengantongi nama-nama menteri yang direshuffle. Harapannya, menteri yang menggantikan nanti dapat sejalan dengan presiden dan kebijakannya sama. Soalnya kebijakan menteri seperti menkominfo, mentan, menkes, berbeda dengan presiden,” sebutnya kepada Kompas TV, Rabu (31/1) kemarin.
Ketiga menteri tersebut, menurut Immanuel memiliki permasalahan masing-masing dan kebijakan mereka tidak sejalan dengan kebijakan presiden.
“Menkominfo ada korupsinya, Mentan pupuk langka, Menkes kasus gagal ginjal. Menkominfo memang harus diganti. Bukannya saya seperti benci nasdem, tapi memang menteri mereka seperti itu,” ungkapnya.
Immanuel juga menyebutkan, pada reshuffle kali ini, presiden tidak akan mengambil menteri dari oposisi.
Baca Juga: Round-up: Pertimbangan Jokowi soal Reshuffle, Duplik Sambo Cs, Dugaan Perselingkuhan Kompol D
Sementara itu, reshuffle pun kencang menyeret isu pencopotan menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut digaungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terus mendesak agar menteri NasDem mengundurkan diri.
Menurut PDI-P kinerja para menteri dari NasDem perlu dievaluasi.
Saat ini, ada tiga menteri Partai NasDem di kabinet yaitu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Posisis menteri-menteri dari NasDem yang berpotensi diganti ini tak lain disebabkan karena Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.