Bos Summarecon Agung Pemberi Suap Haryadi Suyuti Ternyata Pernah Mangkir dari Panggilan KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Tbk Oon Nusihono sebagai tersangka pemberi suap.

Oon Nusihono (ON) merupakan pihak yang ikut ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Yogyakarta, Kamis siang (2/6/2022).

Ia ditangkap di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta saat memberikan uang suap sekitar 27.258 dolar Amerika Serikat terkait perizinan mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bos Summarecon Agung Jadi Tersangka Pemberi Suap Haryadi Suyuti

Nama Oon Nusihono ternyata pernah masuk dalam pemeriksaan KPK terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen.

Oon Nusihono dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi pada 11 April 2022. Namun, petinggi perusahaan itu tidak memenuhi panggilan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Firki saat itu menjelaskan, Nusihono telah menyampaikan keterangan atas ketidakhadiran kepada tim penyidik dan meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang.

"Telah mengonfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga: Jerat Rahmat Effendi dengan Pasal TPPU, KPK: Ada Dugaan Sembunyikan Asal Usul Aset Hasil Korupsi

Dalam kasus suap perizinan IMB, Oon Nusihono merupakan pihak yang melakukan pendekatan kepada mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Sekitar tahun 2019, Nusihono melalui Dandan Jaya K selaku Dirut PT Java Orient Property (PT JOP), anak usaha dari PT Summarecon Agung, mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton.

Apartemen ini berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

Baca Juga: KPK Duga Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Tidak Sekali Terima Suap Perizinan IMB

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta untuk Haryadi melalui Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widhihartana (NWH).

Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR menemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Di antaranya, terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan, khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Haryadi yang mengetahui ada kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi untuk
mengakomodir permohonan Nusihono dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan
maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan.

Pada tahun 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya diterbitkan. 

Baca Juga: Begini Kronologi OTT Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang Diduga Terlibat Suap Perizinan

Kemudian pada Kamis 2 Juni 2022, Oon Nusihono datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan Walikota.

Di sana, Oon Nusihono menyerahkan uang sejumlah sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam tas goodie bag melalui TBY dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH.

Sebagai pemberi suap, Oon Nusihonon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalami peran ON

Wakil Ketua KPK Alexander menjelaskan, penyidik pastinya bakal mendalami lebih jauh peran dari Oon Nusihono dalam proyek PT Summarecon Agung Tbk di daerah lain. 

Menurut Alex, bisa saja tersangka ON merupakan pihak yang memiliki spesialisasi melakukan pendekatan-pendekatan kepada penyelenggara negara untuk memuluskan proyek.

Baca Juga: KPK Bakal Dalami Keterlibatan PT Summarecon Agung di Kasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

"Apakah yang bersangkutan juga ke Bekasi, ke Bogor atau ke mana, di mana ada proyek-proyek PT SA melakukan hal yang sama, tentu nanti akan diliat di dalam proses penyidikan," kata Alex. 

"Semuanya bergantung kepada kecocokan alat bukti," pungkas Alex di gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6).