Bupati Bogor Ade Yasin Terjaring OTT KPK karena Ingin Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI

JAKARTA, KOMPAS.TV – Bupati Bogor Ade Yasin menjadi tersangka kasus dugaan suap karena ingin agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, pihaknya menangkap tangan 12 orang, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin dan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kasus ini, Ade Yasin diduga memberikan suap kepada sejumlah pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, agar kembali mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan Pemkab Bogor.

“AY selaku Bupati Bogor 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” kata Firli dalam konferensi pers, Kamis dinihari (277/4/2022).

Firli menuturkan, BPK RI Perwakilan Jawa Barat menurunkan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan entrim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 Kabupaten Bogor.

Tim pemeriksa terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek, di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin dan 11 ASN Jalani Pemeriksaan Secara Maraton

Namun pada Januari 2022, diduga diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA, dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit entrim.

“AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek, dan jika diaudit BPK akan berakibat opini disclaimer.”

“Selanjutnya AY merespons dengan mengatakan diusahakan agar WTP, wajar tanpa pengecualian,” kata Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uag tunai RP 100 juta pada ATM di Bandung.

ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA, di mana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

Firli menjelaskan, proses audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022, dengan hasil rekomendasi di antaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang  mempengaruhi opini.

Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan rute Kandang Roda-Pakan Sari, dengan nilai proyek Rp94,6 miliar, yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

“Nanti ini harus didalami lagi,” kata Firli.

Beberapa kali pemberian uang

Selama proses audit, lanjut Firli, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Bupati Bogor melalui IA dan MA pada tim pemeriksa.

Baca Juga: Terima Gratifikasi Miliaran Rupiah, Kakak Beradik Bupati Bogor Tertangkap dalam OTT KPK

“Di antaranya dalam bentuk uang mingguan, dengan besaran minimal Rp10 juta, hingga total selama pemeriksaan telah diberikan uang tunai sebesar Rp1,9 miliar.”

Para tersangka sebagai pemberi melanggar Pasal 5 (1) huruf A atau B, atau Pasal 13 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2021, tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) KUHP.

Sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau B, atau Pasal 11 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2021, tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) KUHP.

Selanjutnya, KPK menahan kedelapan tersangka selama 20 hari terhitung mulai 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei mendatang.

“AY dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, MA ditahan di Rutan KPK Kavling C1, IA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, RT ditahan di ruan pada Gedung Merah Putih,” lanjut Firli.

Selanjutnya, tersangka  ATM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, AM ditahan di rutan Gedung Merah Putih, ANRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya, GGTR ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya.