Kata Peneliti soal PSI Dukung Amendemen UUD 1945 Jokowi Bisa 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti PARA Syndicate Virdika Rizky Utama, menganggap saat ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanyalah perpanjangan tangan dari penguasa, bahkan menyebutnya sebagai partai humas penguasa.

Apalagi pasca keputusan mereka untuk menolak penundaan pemilu, tapi di sisi lain malah dukung UUD 1945 soal amendemen Pemilu yang berpotensi membuat Jokowi bisa menjabat sampai 3 periode.

“Mestinya PSI bisa menjual program yang dekat dengan anak muda. Contohnya punya fokus dengan perubahan iklim, antikorupsi, petani. Ini mereka seolah malah menjadi humas penguasa,” kepada KOMPAS.TV lewat pesan WhatsApp, Kamis malam (3/3/2022).

Virdi, sapaan akrab penulis buku sejarah kontroversial tentang para politisi yang diduga di balik pelengseran Presiden Abdurahman Wahid bertajuk ‘Menjerat Gus Dur’ tersebut, lantas menjelaskan kesalahan PSI ketika mengkultuskan individu belaka, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Mestinya PSI sadar kalau individu itu ada masanya. Ada titik suatu saat sudah tidak laku lagi. Kalau 2024 Jokowi sudah tidak laku lagi, apa yang bisa dijual dari mereka?”

Virdi lantas menjelaskan, dalam lanskap politik, sebuah partai yang hanya melandaskan partai pada individu akan berpotensi turun sering menurunnya pamor yang didukung.

Baca Juga: Sebagai Pecinta Jokowi, PSI Dukung 3 Periode Lewat Amendemen: SBY hingga JK Boleh Ikut Nyapres Lagi

Misi Politik PSI dan Pemilu 2024

Apalagi, sebentar lagi pemilu 2024 itu. Virdi menilai akan ada penurunan jika PSI terus seperti sekarang ini.

“Misi politik PSI selama ini kan hanya dekat dan berlindung pada penguasa atau lebih tepatnya satu individu belaka. Selama ini cuma berharap sama satu individu. Kalau individunya turun, dia akan turun,” paparnya.

Apalagi, menurut Virdi, tak ada program yang jelas dan sebagai partai yang kerap mengusung anak muda sebagai jargon, ternyata  kurang mewakili aspirasi anak muda, khususnya kelas menengah perkotaan yang dibidik PSI.

“Sebagai partai yang pemilihnya adalah anak muda perkotaan kelas menengah. Mereka mestinya peka bahwa ada beberapa isu yang mewakili anak muda dan berpotensi menambah jumlah pemilihnya, tapi tak sejalan dengan anak muda (dalam hal ini mahasiswa misalnya),” papar Virdika.

Ia mencontohkan, soal beberapa hal yang harusnya bisa dilakukan PSI untuk menggaet anak muda.   

“Contohnya demo UU Omnibus Law, pelemahan KPK, dan rencana penundaan pemilu atau kritis penambahan masa jabatan presiden,” imbuhnnya.

Anak muda perkotaan sangat melek teknologi dan aware dengan politik.

"Sampai saat ini, sayangnya belum terlihat jelas visi dan misi yang seperti itu dari PSI,” tutupnya.

Baca Juga: PSI Dukung Amandemen UU1945 Jokowi Bisa 3 Periode, Peneliti: Memalukan

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Dea Tunggaesti menyatakan PSI menolak adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun, mereka  menegaskan, jika partai tetap ngotot terkait Pemilu 2024, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD NKRI Tahun 1945 sehingga memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal tiga periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," katanya.

Sebagai pencinta dan pengagum Jokowi, lanjut Dea, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Jokowi memimpin kembali Indonesia.

"Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," ujarnya.