Kali Mampang Akhirnya Dikeruk, Buntut Gugatan 7 Warga Korban Banjir Terhadap Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kali Mampang akhirnya dikeruk Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan pada Jumat (19/2/2022). Pengerukan ini dianggap sebagai buntut tuntutan tujuh warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Agustus tahun lalu, tujuh warga Ibu Kota sepakat menempuh langkah hukum dengan menggugat Gubernur Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tujuh orang itu adalah Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja dan Indra. 

Juru bicara tim advokat Solidaritas untuk Korban Banjir, Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa tujuh penggugat tersebut merupakan warga Jakarta yang menjadi korban banjir di Ibu Kota saat awal tahun 2021. 

Sugeng menerangkan, tuntutan pertama mereka adalah meminta Anies membangun dan meningkatkan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan/parker air, normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris. 

Kedua, memulihkan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru Timur, penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan makro banjir Jakarta. 

Ketiga hal tersebut, lanjut Sugeng, merupakan amanat Perpres 2/2015; RPJMD DKI; Perda 1/2014; dan Perda 1/2012. 

"Selanjutnya, penggugat juga minta majelis hakim PTUN Jakarta menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.081.950.000 dan membayar biaya perkara," kata Sugeng. 

Gugatan dilayangkan pada Agustus 2021 lalu dan tercatat dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Baca Juga: Kalah di PTUN Jakarta, SDA DKI Unggah Foto dan Video Pengerukan Kali Mampang 

Gugatan Dikabulkan

Setelah 6 bulan proses persidangan berjalan, gugatan 7 warga tersebut dikabulkan. Warga mendapatkan hasil manis setelah berjuang. 

Gugatan mereka dikabulkan sebagian oleh majelis hakim. Majelis hakim memutuskan menghukum Anies untuk segera menuntaskan pengerukan total Kali Mampang sampai wilayah Pondok Jaya. 

Orang nomor satu di DKI itu juga harus membangun turap pada sungai di sekitar wilayah Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. 

“Mewajibkan Tergugat (Gubernur Anies) untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta, Kamis (17/2/2022). 

Anies juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.618.300. Sedangkan, gugatan yang ditolak pengadilan ialah soal kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai Rp 1 miliar.

Salah satu penggugat yakni Tri Andarsanti Pursita mengatakan, pendangkalan Kali Mampang memang menjadi penyebab banjir di wilayah kediamannya. 

"Pendangkalan Kali Mampang di Pondok Jaya, area tinggal kami, terlihat dari ketinggian air sungai yang hanya sekitar 15 sentimeter. Pengerukan terakhir dilakukan sekitar tahun 2017," kata perempuan yang akrab disapa Sita melalui keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022). 

"Akibatnya jalan depan rumah saya terendam banjir setinggi 2 meter di tanggal 19-21 Februari 2021," ujar dia. 

Sita berharap, dengan dikabulkannya sebagian gugatan oleh PTUN, nantinya tidak hanya pengerukan yang di wilayah Kali Mampang yang direalisasikan. 

Tetapi juga kali dan saluran air di wilayah rawan banjir di Kali Krukut, Kali Cipinang maupun saluran air di wilayah Tebet mendapatkan perhatian yang sama. 

"Kami meyakini, program tersebut sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian khusus, agar banjir yang kami rasakan di tahun 2021 tidak terulang kembali," ucap dia.

Baca Juga: Pengacara Korban Banjir: Pemprov DKI Baru Mengeruk Kali Mampang Setelah Ada Gugatan

Akhirnya Dikeruk

Kemarin, Jumat (18/2/2022), Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan terus melakukan pengerukan lumpur di sepanjang Kali Mampang sebagai upaya pengendalian banjir. 

Meski begitu, Kasi Pemeliharaan Sudin SDA Jaksel Junjung membantah bahwa pengerukan yang dilakukannya tidak terkait dengan gugatan warga Pondok Jaya, Mampang Prapatan terhadap Anies.

Jujung menegaskan, pengerukan itu sebagai kegiatan rutin. 

"Kalau pengerukan masih berjalan untuk Kali Mampang. Padahal untuk Kali Mampang, memang kita sudah action dari dulu di sepanjang Kali Mampang," ujar Junjung saat dikonfirmasi, Jumat (18/2/2022). 

Junjung mengeklaim pengerukan tak pernah berhenti. Namun, dalam gugatan terhadap Anies disebutkan bahwa pengerukan Kali Mampang terhenti sejak 2017. 

Junjung menduga hal itu hanya terjadi di lokasi perumahan warga penggugat. 

"Mungkin yang bilang (berhenti sejak 2017) itu khusus area yang penggugat saja. Mungkin karena sulit akses masuk, jadi pekerjaannya harus sosialisasi dahulu untuk cari akses masuk alatnya," kata Junjung dilansir dari Kompas.com. 

Junjung menegaskan, bahwa pengerukan Kali Mampang yang kembali digencarkan dilakukan secara keseluruhan, termasuk area rumah penggugat Anies. 

"Fokus kami bukan hanya rumah penggugat, tapi secara keseluruhan dan juga perbaikan turap. Untuk perbaikan turap juga dilakukan bila ada yang longsor," kata Junjung.

Baca Juga: Usai Kalah di PTUN, Pemprov DKI Jakarta Wajib Keruk Kali Mampang Hingga Tuntas!