Upah Minimum 2022 Rata-rata Naik 1,09 Persen, Kemenaker: Masih Tunggu Penetapan Gubernur

Gubernur, kata Ida, juga harus menetapkan UMK paling lambat pada 30 November 2021.

Tentunya, lanjut dia, penetapan UMK harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

"Apa yang saya sampaikan tadi juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur," tegasnya.

Di sisi lain, Ida menjelaskan terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (Kaitz Indeks).

Menurut Ida, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah.

"Bahkan di Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Indeks lebih besar dari 1 di mana idealnya berada di kisaran 0,4 hingga 0,6," jelasnya.

Dia menambahkan kondisi upah minimum yang terlalu tinggi akan menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak bisa menjangkaunya, sehingga akan berdampak negatif di lapangan.

"Hal itu terlihat ketika upah minimum dijadikan upah efektif sehingga kenaikan upah hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu,” ungkapnya.

"Hal ini juga yang membuat serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan dengan membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas," lanjut Ida.

Baca Juga: UMP Jakarta 2022 Dipastikan Naik, Pemprov DKI: Besarannya Diumumkan Tanggal 19 November 2021