JAKARTA, KOMPAS.TV- Kubu Moeldoko mengatakan, tolak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Kubu Moeldoko menilai kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang harus minta maaf kepada Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly.
Hal tersebut disampaikan penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua saat dihubungi Kompas.TV, Rabu (7/4/2021).
“Kan dia dan kelompoknya yang mengatakan Jokowi dan pemerintah (Kemenkumham) ikut campur tangan memback up kita (Kubu Moeldoko). Kubu AHY yang menuding, kenapa kami yang harus meminta maaf?,” kata Max.
Baca Juga: Max Sopacua Bongkar Kelakuan SBY, Nama Subur Budhisantoso Dihilangkan dari Pendiri Partai Demokrat
“Berkali-kali, mulai dari AHY mengirimkan surat kepada Pak Jokowi, kemudian di berbagai berita menuding pemerintah ikut campur, itu kok nggak dilihat, malah suruh kita minta maaf,” tambahnya.
Max mengatakan, anjuran meminta maaf yang disarankan pihak AHY tidaklah tepat.
Lebih dari itu, kata Max, ini pembohongan yang luar biasa seolah-olah menempatkan kelompoknya bersalah telah menuding Menkumham Yasonna Laoly dan Pak Jokowi ikut campur.
Baca Juga: AHY Sebut Moeldoko Menggelikan dan Memalukan Mengaku Ketua Umum Partai Demokrat
“Orang jelas-jelas yang menuding pemerintah intervensi mereka (Kubu AHY) kok, kan bicara Menkumham Yasonna Laoly dongkol sama kelompok AHY, karena dituduh ikut campur,” beber Max.
“Bagaimana bisa kita yang suruh minta maaf, inilah kebiasaan bohong (Kubu AHY), tidak gentleman. Pakai sekalian tagline dengan kebohongan kita memenangkan pertarungan ini,” lanjut Max.
Seperti diberitakan, Menkumham Yasonna Laoly memang secara gamblang mengaku kesal dengan SBY, AHY, dan Andi Arief yang menuding pemerintah tidak obyektif memandang persoalan Partai Demokrat.
Baca Juga: Dilarang Pakai Atribut Partai Demokrat, Max Sopacua: Emang Partai Bapak Moyang Kamu yang Punya
“Sebenarnya dongkol banget,” singkat Yasonna Laoly.
Pernyataan kekesalan Yasonna adalah respons ketiga kalinya atas tudingan tidak obyektif dalam kasus Partai Demokrat.
Sebelumnya, Yasonna juga pernah mengatakan menyesalkan pihak-pihak yang sudah menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah-belah partai politik.
Padahal, kata Yasonna, sejak awal pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik.
Baca Juga: Kubu AHY Minta Kubu Moeldoko Tak Pakai Atribut Partai Demokrat, Kalau Masih Nekat Ini Konsekuensinya
“Kami kembali menyesalkan statment dari pihak pihak yang sebelumnya menuding pemerintah, menyatakan campur tangan memecah-belah partai politik,” ujar Yasonna Laoly seusai membacakan putusan hasil permohonan pengesahan KLB Partai Demokrat.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.