AS Dipandang Hilang Kredibilitas Usai Jatuhkan Veto di DK PBB yang Lindungi Warga Palestina di Gaza

UNITED NATIONS, KOMPAS.TV - Amerika Serikat dipandang makin kehilangan kredibilitas dalam membela isu seperti Ukraina, menurut beberapa diplomat, setelah Washington minggu ini menghalangi upaya Dewan Keamanan PBB untuk melindungi nyawa warga Palestina di Gaza dari perang antara Israel dan Hamas.

Veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB memicu kritik keras dari Rusia, China, dan banyak negara berkembang, dan dipandang akan menghalangi usaha Washington untuk mendapat dukungan segera dalam isu hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan.

Pada 2017 dan 2018, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dua kali memveto usaha untuk melindungi sekutu mereka, Israel, yang membuat kampanye AS untuk mereformasi Dewan Hak Asasi Manusia PBB menjadi rumit. Washington akhirnya menyerah karena minimnya dukungan.

Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, membenarkan veto hari Rabu, mengatakan diperlukan waktu lebih lama untuk diplomasi di lapangan karena Presiden Joe Biden dan Sekretaris Negara Antony Blinken tengah mengunjungi wilayah tersebut untuk membantu akses bantuan ke Gaza dan membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Nate Evans, juru bicara Misi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, hari Jumat menyatakan, "Amerika Serikat dengan tegas berkomitmen untuk segera mengatasi kebutuhan kemanusiaan mendesak warga Gaza, seperti yang ditekankan oleh Presiden Biden dan Menlu Blinken selama kunjungan mereka ke wilayah tersebut."

Namun, setelah berhasil mengisolasi Rusia dalam Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara pada Februari 2022 terkait invasi Ukraina, Washington mungkin harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan bagi tindakan di masa depan.

Baca Juga: Unit Pasukan Tempur Marinir AS ke Perairan di Dekat Palestina Jelang Serbuan Darat Israel ke Gaza

"Seluruh dunia akan melihat kesamaan antara veto AS ini dengan perilaku Rusia di Ukraina. Moskow dan Beijing akan menekankan hal ini setiap kali ada kesempatan," ujar Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group.

"Semua orang tahu Israel adalah kasus khusus bagi AS, tetapi pada akhirnya Amerika Serikat menolak sebuah teks yang sangat ringan dan berfokus pada kemanusiaan," kata Gowan. Teks yang diveto mencakup desakan adanya jeda dalam konflik untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza dan agar semua pihak mematuhi hukum internasional.

Israel bersumpah untuk menghancurkan kelompok Hamas yang menguasai Gaza, setelah para kombatannya menyerang wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober dan menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil.

Israel sejak itu melakukan serangan udara ke Gaza dan memberlakukan pengepungan penuh di wilayah tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 4.000 warga Palestina tewas. PBB melaporkan bahwa lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi.

Thomas-Greenfield mengatakan AS kecewa karena rancangan resolusi tidak mencantumkan hak Israel membela diri. Namun, dia tetap membuka pintu untuk tindakan PBB di masa depan, sambil menyatakan dewan "harus melakukannya dengan benar."

Louis Charbonneau, direktur PBB untuk Human Rights Watch, mengatakan, "Jika AS dan pemerintah Barat lainnya ingin meyakinkan seluruh dunia bahwa mereka serius tentang hak asasi manusia dan hukum perang, prinsip-prinsip yang mereka terapkan dengan benar terhadap kekejaman Rusia di Ukraina dan kekejaman Hamas di Israel, harus diaplikasikan juga terhadap ketidakpedulian Israel terhadap kehidupan warga sipil di Gaza."

Baca Juga: AS Kirim Kapal Komando ke Dekat Palestina untuk Pimpin 2 Kapal Induk, Intervensi AS di Depan Mata?

Jeffrey Feltman, mantan pejabat senior AS dan PBB yang saat ini menjadi rekan di Brookings Institution, menyatakan meskipun asal-usul perang di Ukraina dan konflik antara Israel dan Hamas "sangat berbeda," hal itu tidak akan menghentikan perbandingan oleh beberapa pihak.

"Bagaimana cara yang lebih baik untuk memperkuat persepsi di dunia Selatan tentang standar ganda Amerika daripada membandingkan kecaman Washington terhadap penghancuran oleh Rusia terhadap arsitektur sipil di Ukraina dengan keheningan Washington terhadap penghancuran infrastruktur sipil di Gaza oleh Israel?" katanya.

Kehilangan Kredibilitas AS Diplomat senior dari Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah mengungkapkan kekhawatiran tentang standar ganda saat dihubungi setelah AS menjatuhkan veto, semuanya berbicara dengan anonim untuk menjaga hubungan diplomatik.

"Kehilangan kredibilitas terjadi melalui veto ini. Apa yang cukup baik untuk Ukraina tidak cukup baik untuk Palestina. Veto memberi tahu kami bahwa nyawa orang Ukraina lebih berharga daripada yang Palestina," ujar seorang diplomat Afrika.

Seorang diplomat Arab senior menyatakan hukum internasional tampaknya "diaplikasikan secara selektif" oleh kekuatan besar global, Amerika Serikat.

"Kita tidak bisa memilih untuk merujuk pada prinsip-prinsip Piagam PBB untuk melindungi Ukraina dan mengabaikannya untuk Palestina," kata seorang diplomat, "Standar ganda ini tidak hanya tidak adil tetapi juga membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya."

Baca Juga: Biden Sebut Dukungan untuk Israel dan Ukraina Penting bagi Keamanan AS

Ketika keprihatinan global meningkat terhadap krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, yang dikepung Israel setelah Hamas melakukan serangan terburuk terhadap warga sipil dalam sejarah Israel.

Para diplomat mengatakan Rusia melihat kesempatan untuk membalas dendam atas Ukraina dengan mencoba mengisolasi AS secara diplomatis karena mendukung sekutunya.

Saat meluncurkan usaha Rusia untuk aksi PBB pekan lalu, Duta Besar Vassily Nebenzia menyebut negara-negara Barat yang menentang pertemuan terbuka dewan keamanan, "sambil mereka menggunakan alasan palsu untuk mengajukan sesi diskusi tentang situasi di Ukraina."

Usaha serupa yang diajukan oleh Brasil yang meminta gencatan senjata kemanusiaan juga mendapat veto AS pada hari Rabu.

Duta Besar PBB Libya, Taher El-Sonni, secara blak-blakan murka di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara pada hari Rabu.

"Selama beberapa dekade, terutama negara-negara Barat, selalu memberikan ceramah kepada kami tentang hak asasi manusia dan hukum internasional," katanya. "Pesan apa yang Anda kirimkan hari ini kepada dunia? Rakyat dunia tidak bodoh. Jadi hentikan standar ganda ini dan hentikan kemunafikan ini."