Sekjen PBB Sebut Dunia dalam Ancaman Perang Nuklir Terbesar

Meningkatnya ketegangan global juga ditunjukkan dari tingkat pengeluaran militer dunia yang mencatat rekor dan dilaporkan mencapai USD2.240 miliar pada tahun 2022.

Kondisi ini telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap senjata nuklir, "Melalui program modernisasi, doktrin yang diperluas, tuduhan adanya penimbunan senjata yang semakin besar, dan yang paling mengkhawatirkan...ancaman untuk menggunakannya," jelas Wakil Tinggi PBB untuk Urusan Penghentian Senjata itu.

"Fakta bahwa dalam 12 bulan terakhir senjata nuklir secara terang-terangan telah digunakan sebagai alat pemaksaan, seharusnya membuat kita semua khawatir," tambahnya.

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) tahun 1968 merupakan salah satu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara pemilik senjata nuklir dan nonnuklir, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong penghapusan senjata nuklir.

Setelah mulai berlaku pada tahun 1970, 191 negara telah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut - merupakan jumlah pihak yang terbanyak dibandingkan perjanjian pembatasan senjata lainnya.

Perjanjian ini berpusat pada ide bahwa negara-negara nonnuklir setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir, dan negara-negara pemilik senjata nuklir setuju untuk berbagi manfaat teknologi tersebut, sambil berusaha untuk mencapai penghentian senjata dan penghapusan senjata nuklir.

Selain dari perundingan yang sedang berlangsung di Wina dan yang akan datang sebelum ulasan lima tahunan NPT pada tahun 2026, negara-negara juga telah bertukar pandangan mengenai isu-isu penghentian senjata dan non-proliferasi dalam Konferensi Penghentian Senjata PBB di Jenewa dalam seminggu terakhir.

Dalam beberapa hari terakhir, meskipun ada kekhawatiran bahwa Konferensi tetap terjebak dalam jalan buntuk karena perkembangan geopolitik, 65 negara anggota forum tersebut mendengar paparan dari Kantor Urusan Penghentian Senjata PBB (UNODA) dan Institut Penelitian Penghentian Senjata PBB (UNIDIR) mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) di medan perang.

Tujuan dari diskusi semacam itu adalah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog multilateral secara rutin dan pengikutsertaan pandangan negara-negara yang tidak aktif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan, guna memastikan pengembangan dan penempatan AI di bidang militer yang bertanggung jawab.

Baca Juga: AS Kirim Kapal Selam Bersenjata Nuklir ke Korea Selatan, Unjuk Kekuatan ke Korea Utara