Sabetan Pandora Papers Mulai Senggol Asia Tenggara Termasuk Indonesia dan Malaysia

BANGKOK, KOMPAS.TV — Terbitnya Pandora Papers mulai mendapat reaksi berbagai kalangan di Asia Tenggara.

Pemimpin oposisi utama Malaysia meminta informasi yang ditemukan dalam kebocoran data Pandora Papers untuk dibahas di Parlemen, setelah mendapat informasi mantan menteri keuangan negara itu dan beberapa pejabat saat ini mungkin terlibat dengan perusahaan lepas pantai yang di antaranya bertujuan menghindari pajak dan menyembunyikan aset. 

Seperti dilansir Associated Press, Senin, (04/10/2021), pemimpin oposisi Anwar Ibrahim meminta debat parlemen tentang “masalah mendesak ini, karena telah menyebutkan beberapa nama besar di negara ini.”

Dia mengidentifikasi mantan Menteri Keuangan Daim Zainudddin serta Menteri Keuangan saat ini Tengku Zafrul Aziz dan tiga politikus lainnya.

“Saya yakin masalah ini untuk kepentingan rakyat, karena juga menyebut nama-nama pemerintah dan tokoh politik oposisi,” tulisnya dalam sebuah posting Facebook yang dilampirkan permintaan resminya untuk debat parlemen.

Zafrul, seorang bankir yang diangkat menjadi menteri keuangan tahun lalu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan perusahaan induk dan bank yang disebutkan dalam laporan itu tahun 2010.

Dia mempertimbangkan untuk menggugat portal berita online Malaysiakini, satu-satunya organisasi media Malaysia yang tercatat terlibat dalam pembocoran dokumen kepada International Consortium of Investigative Journalists.

"Saya telah merujuk masalah ini ke pengacara saya untuk saran lebih lanjut dan tindakan yang tepat," katanya.

Organisasi media di seluruh dunia bekerja sama melalui ICIJ untuk meninjau dan melaporkan hampir 12 juta file yang diperoleh konsorsium dari 14 entitas lepas pantai.

Baca Juga: Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Ratusan Politisi, Miliarder hingga Tokoh Agama

Di tempat lain, media yang bekerja sama dengan pembocoran dokumen dari Indonesia, Tempo, seperti dilansir Associated Press, Senin, (04/10/2021) melaporkan salah seorang menteri senior di pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan, pernah menjabat sebagai CEO perusahaan minyak dan gas milik Panama, Petrocapital SA.

Juru bicaranya, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menjabat peran di Petrocapital SA dari 2007 hingga 2010. Tetapi pada saat itu perusahaan tidak menemukan proyek investasi.

“Dalam perjalanannya, ada berbagai kendala terkait letak geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Bapak Luhut B Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnisnya di Indonesia,” katanya kepada The Associated Press dalam keterangan tertulis.

Di Australia, Kantor Perpajakan mengatakan akan menganalisis informasi untuk menentukan apakah ada tautan yang relevan, sambil menekankan hal itu tidak bergantung pada kebocoran data karena berurusan dengan "penghindaran pajak sepanjang tahun."

“Kami terhubung dengan baik secara lokal dan global dalam upaya kami untuk memerangi kejahatan keuangan,” kata Will Day, wakil komisaris Kantor Pajak dan kepala Satuan Tugas Kejahatan Keuangan Serius.

“Kami pasti akan melihat kumpulan data ini dan membandingkannya dengan data yang sudah kami miliki untuk mengidentifikasi koneksi potensial apa pun.”

Di Malaysia, laporan Malaysiakini tentang kebocoran data difokuskan terutama pada mantan Menteri Keuangan Daim, seorang pengusaha yang menjabat dalam peran itu dari tahun 1984 hingga 1991, dan 1999 hingga 2001. Dikatakan Daim terlibat mendirikan sebuah perusahaan di British Virgin Island untuk putra-putranya, antara lain yang berusia 9 dan 12 tahun saat itu.

Memiliki perusahaan lepas pantai belum tentu tidak legal, dan ketika dihubungi oleh Malaysiakini seperti dilaporkan Associated Press, Daim mengatakan semua pajaknya telah dibayar penuh di setiap yurisdiksi tempat dia berbisnis dan di mana pendapatan diperoleh.

Baca Juga: Yordania Kini Bela Suriah Usai Presiden Suriah Bashar al-Assad Telepon Raja Yordania Abullah II

Dia mengatakan tidak semua perwalian yang terkait dengannya dalam dokumen tersebut adalah miliknya, sementara beberapa adalah milik anak-anaknya.

"Saya sudah pensiun dari bisnis untuk beberapa waktu, dan perwalian adalah bagian dari perencanaan aset," katanya seperti dikutip.

Menurut Malaysiakini, putra-putra Daim diangkat menjadi pemegang saham bersama dengan ibu mereka dari Newton Invest & Finance Limited pada 2007, yang memegang properti di London senilai sekitar 10 juta pound pada saat itu.

Malaysiakini melaporkan pada saat saudara-saudara itu berusia awal 20-an, mereka adalah pemilik beberapa perusahaan lepas pantai yang didirikan di negara-negara surga pajak, termasuk Splendid International Ltd yang memegang properti London saat itu senilai 12 juta pound.

Daim dikutip oleh Malaysiakini mengatakan dia membeli properti di luar negeri sejak tahun 1960-an, jauh sebelum memasuki dunia politik, dan menyarankan, "Laporan seperti ini yang berlangsung terus-menerus, yang menyiratkan kesalahan saya melalui sindiran dan spekulasi di berbagai media berita, menurut saya benar-benar tidak profesional, dan terlihat seperti misi yang tidak pernah berakhir untuk mempermalukan dan mendiskreditkan saya.”

“Saya adalah seorang pengusaha sukses dan kaya jauh sebelum saya memasuki dunia politik, dan ini telah cukup didokumentasikan,” katanya seperti dikutip.

Dua perusahaan yang kantornya di Singapura paling sering disebutkan dalam Pandora Papers karena membantu mendirikan perwalian atau perusahaan di surga pajak, Asiaciti Trust dan Trident Trust, seperti dilaporkan Malaysiakini.

Asiaciti mengatakan artikel Pandora Papers “berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan terkadang salah, termasuk beberapa informasi rahasia yang diperoleh secara ilegal dari Asiaciti Trust sebagai bagian dari serangan global terhadap penyedia layanan industri.”

Perusahaan itu menekankan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke Associated Press dan diposting di situs webnya bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan "operasi kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan."

“Kami terikat oleh undang-undang kerahasiaan yang membatasi kami untuk mengomentari hal-hal tertentu, dan ICIJ serta mitranya telah diberitahu tentang fakta ini,” kata perusahaan itu.

“Dalam pandangan kami, jelas mereka memilih untuk menggambarkan informasi dengan cara yang sesuai dengan narasi tertentu.”

Trident Trust tidak menanggapi email dari Associated Press untuk memberikan komentar.