Ketegangan Diplomatik Makin Panas, Aljazair Larang Wilayah Udaranya Dilewati Pesawat Militer Prancis

Aljazair meraih kemerdekaannya dari Prancis tahun 1962 setelah perjuangan militer berdarah-darah.

Sejak kemerdekaan, elite penguasa negara Afrika Utara itu sebagian besar berasal dari para veteran perang kemerdekaan dari Prancis.

Para pengunjuk rasa dalam gerakan Hirak menyerukan perubahan politik di negara kaya gas, terutama dengan sistem klien yang telah memperkaya elite Aljazair.

Baca Juga: Aljazair Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Maroko, Kawasan Maghribi Afrika Runyam

Tahun lalu, pemerintah Aljazair mengkriminalisasi penyebaran apa yang mereka anggap "berita palsu" yang merusak persatuan nasional.

Penarikan duta besar Aljazair dari Prancis hari Sabtu adalah yang kedua kali, setelah pada Mei 2020 Aljazair melakukan tindakan serupa usai media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang gerakan Hirak.

Pejabat Aljazair menindak upaya untuk menghidupkan kembali protes pro-demokrasi, dan kelompok hak asasi mengatakan puluhan orang yang terkait dengannya telah dipenjara dalam beberapa bulan terakhir.

Kantor Macron tidak menyangkal komentar yang dilaporkan, tetapi mengatakan presiden sedang membahas perang di Aljazair dengan pemuda Prancis dan menjawab pertanyaan, bukan memberikan wawancara resmi.

Ketegangan diplomatik terbaru itu terjadi di tengah ketegangan atas keputusan Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang diberikan kepada warga Aljazair, Maroko dan Tunisia.

Paris mengatakan keputusan itu diperlukan karena kegagalan bekas koloni mereka itu untuk mengirim pulang migran ilegal dari negara-negara tersebut dari Prancis.

Ketika pengadilan Prancis menolak permintaan visa seseorang, pihak berwenang masih harus mengamankan izin perjalanan konsuler dari negara asalnya untuk mengusir mereka secara paksa, sebuah dokumen yang menurut Paris sebagian besar ditolak oleh Aljazair, Rabat dan Tunis.

Macron dilaporkan sudah memerintahkan jumlah pengiriman visa ke Aljazair dan Maroko dikurangi setengahnya dari tingkat tahun 2020, dan sepertiga untuk Tunisia.

Kementerian Luar Negeri Aljazair memanggil Duta Besar Prancis François Gouyette pada hari Rabu untuk membuat "protes resmi" atas keputusan visa tersebut.