Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta Myanmar Dihadang Polisi dengan Meriam Air

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Kepolisian Myanmar menghadang para pengunjuk rasa penentang kudeta militer menggunakan meriam air.

Hal itu diungkapkan oleh serorang saksi mata pada aksi yang dilakukan  Senin (8/2/2021) waktu setempat.

“Polisi menggunakan meriam air untuk membersihkan jalanan,” ujar Kyaw Kyaw, warga Naypyidaw yang ikut bergabung dengan unjuk rasa seperti dikutip CNA.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Paus Fransiskus Doakan dan Ungkap Solidaritasnya untuk Rakyat Myanmar

Penggunaan meriam air ini dilaporkan sebagai yang pertama sejak unjuk rasa dimulai tiga hari lalu.

Polisi menembakkan meriam air ke ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul.

Sejumlah foto di media sosial menunjukkan sejumlah demonstran kesakitan setelah terjatuh ke lantai.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Unjuk Rasa Makin Besar di Seluruh Myanmar Menyusul Sambungan Internet Dipulihkan

Polisi kemudian menghentikan penggunaan meriam air setelah sejumlah pengunjuk rasa mengajukan protes.

Meski begitu unjuk rasa tetap berlangsung. Unjuk rasa menentang kudeta yang dilakukan militer menjadi yang terbesar di Myanmar sejak 2007.

Mereka meminta Aung San Suu Kyi, presiden Win Myint dan sejumlah tokoh lainnya dibebaskan dan demokrasi dikembalikan.

“Kami bergabung dengan unjuk rasa untuk mengakhiri kediktatoran,” kata Kyaw Kyaw.

Baca Juga: Militer Myanmar Tangkap Warga Australia yang Juga Penasihat Aung San Suu Kyi

Secara keseluruhan unjuk rasa berjalan damai, meski di tenggara Myawaddy, polisi sempat menembak ke arah udara untuk membubarkan pengunjuk rasa.

Kudeta militer terjadi setelah mereka mengalami kekalahan dari Liga Nasional Demokrasi pada pemilihan umum, November lalu,

Pihak militer menegaskan pemilu tersebut sarat kecurangan, namun tak dihiraukan oleh komisi pemilu.

Baca Juga: Kudeta Myanmar Membuat Perusahaan Bir Jepang Akhiri Kerja Sama

Meski sempat membantah akan melakukan kudeta, militer akhirnya melakukannya Senin (1/2/2021).

Mereka menangkap Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Militer juga menegaskan bakal mengontrol negara tersebut setahun ke depan