Minyakita "Disunat", Pengamat: Biaya Produksinya di Atas Harga Jual, Pengusaha Rugi

Program ini dihelat setelah gonjang-ganjing minyak goreng akhir 2021 hingga awal 2022. Saat itu harga minyak goreng melambung tinggi. 

"Sepanjang Januari-Juli 2022 tak kurang ada 21 regulasi dibuat. Masalah bukannya selesai, minyak goreng malah sempat langka. Sebagai produsen CPO terbesar dunia ini ironi. Pemerintah dihujat, dinilai kalah dari korporasi," ungkap Khudori. 

Baca Juga: Simak! Jadwal Terbaru Pengangkatan CASN dan PPPK: Oktober 2025 dan Maret 2026

Tak ingin kehilangan legitimasi, program Minyak Goreng Rakyat digulirkan dengan skema DMO. 

Tapi, katanya lagi, pemerintah sepertinya tidak belajar dari gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021 dan 2022. Saat itu, pelbagai regulasi dibuat, ada skema DMO, wajib harga domestik (domestic price obligation/DPO) CPO, juga HET minyak goreng. 

"Tapi semua tidak mujarab. Kalau sudah tahu skema DMO tidak manjur kok masih diulang?," sebutnya. 

Ia menilai, salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng. 

Baca Juga: Lengkap! Ini Alasan Menpan RB Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi 2024

Ketika harga CPO naik otomatis harga Minyakita juga naik. Sebaliknya, ketika harga CPO turun, harga Minyakita di konsumen tidak otomatis turun. Jika pun terjadi penurunan, biasanya terlambat. 

Selain itu, beleid ini juga potensial menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara. 

Merujuk data realisasi DMO CPO dari Kementerian Perdagangan, realisasinya selalu melebihi kebutuhan, yakni 250 kiloliter per bulan. 

Ditambah saat ini DMO hanya untuk produksi Minyakita, minyak goreng curah tidak lagi menggunakan DMO CPO, mestinya Minyakita melimpah. 

Baca Juga: PLN: Jaringan Listrik Wilayah Terdampak Banjir Jabodetabek Pulih 100 Persen

Tapi, Khudori menilai masalahnya saat harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium naik seiring kenaikan harga CPO, amat mungkin terjadi migrasi konsumen. 

Seiring penurunan daya beli, mereka yang semula mengonsumsi minyak curah dan minyak goreng kemasan bisa beralih ke Minyakita. Jika ini benar, migrasi konsumen ini juga bisa berkontribusi kepada kenaikan harga Minyakita.

Terkait harga di atas HET, mengacu temuan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan adalah karena produsen menahan distribusi. Juga karena distribusi yang panjang hingga ada D3 dan D4. 

"Versi pemerintah, distribusi MinyaKita dari produsen ke distributor I (D1) dijual seharga Rp13.500/liter. D1 ke D2 seharga Rp14.000/liter, D2 ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen Rp15.700/liter," jelas Khudori. 

Baca Juga: Diskon Tiket Kereta 25 Persen untuk yang Mudik Lebih Awal, Catat Tanggalnya!

"Jadi, tidak ada D3 dan D4. Agar distribusi tidak panjang, sebaiknya libatkan BUMN (BULOG dan ID Food) dalam distribusi. Dengan demikian, kontrol pemerintah lebih mudah," sambungnya. 

Khudori menegaskan perlu segera ada koreksi kebijakan Minyakita. Lantaran kebijakan saat ini amat tidak menguntungkan produsen. 

Pengelola kebun sawit, produsen Minyakita, pedagang, dan konsumen adalah satu mata rantai tak terputus. Kalau ada salah satu yang harus keluar karena ekosistem tidak memungkinkan usaha berlanjut, mata rantai produksi bakal terganggu.

"Ke depan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tidak mendistorsi harga. Kalau hendak mensubsidi Minyakita untuk kelompok miskin/rentan dan UMKM, sebaiknya dilakukan dengan transfer tunai," katanya. 

"Uang hanya bisa digunakan untuk membeli Minyakta. Tidak bisa dicairkan atau digunakan membeli yang lain. Cara ini tidak mendistorsi harga, selain juga lebih tepat sasaran. Atau kebijakan lain yang ramah pasar," tandasnya.