JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VI DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengatakan, rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor kereta bekas dari Jepang, tidak akan terjadi jika PT KCI memiliki rencana bisnis (business plan) yang baik.
Sehingga, Endro menekankan agar persoalan impor kereta bekas tidak dijadikan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Seperti diketahui, KCI berencana mengimpor kereta bekas sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang masuk masa pensiun
"Perlu ada business plan yang lebih baik lagi sehingga apa-apa bisa ditanggulangi atau diproduksi sendiri, karena ini menyangkut teknologi tinggi dan padat modal. Ini perlu perencanaan yang baik," kata Endro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT KAI, PT KCI, dan INKA, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Endro menyampaikan, Indonesia perlu melakukan rekonstruksi ulang bisnis industri kereta api yang ada. Sebab, Indonesia sendiri melalui PT INKA dinilai memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar dan terbaik di Asia Tenggara.
Baca Juga: Penumpang KRL Boleh Makan-Minum di Waktu Buka Puasa Selama 1 Jam
"Nampaknya perlu rekonstruksi ulang tentang bisnis industri kereta api yang ada. Industri kereta api memang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional," ujar Endro seperti dikutip dari laman resmi DPR.
"Dan ini kami memahami Menteri Perindustrian pun keberatan untuk impor. Kalau ini keterusan terus ini kapan selesainya?" tambahnya.
Menurutnya, sebenarnya tidak sulit bagi Indonesia untuk bisa mandiri dengan memproduksi kereta api sendiri. Utamanya, jika ada sinergi antar BUMN untuk bisa menciptakan kereta api sendiri.
"INKA ini kan tidak semuanya (produksi berasal dari) INKA, sinyal ada (berasal) di LEN (PT LEN), terus rem di Pindad (PT Pindad), kan enak sekali kerja sama antara BUMN, terus bogie nya di PT Barata, baja dari Krakatau Steel. Ini tinggal sebenarnya INKA ini industri perakitan, barangnya kan udah ada," tutur politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, terhadap rencana impor kereta bekas tersebut, KCI perlu memeriksa secara teknis kereta tersebut.
Baca Juga: Begini Hitung-hitungan Jumlah Penumpang Terlantar Kalau Impor KRL Gagal Tahun Ini
"Jangan sampai nanti kita terjebak membeli barang rongsokan. Ini harus jelas. Betul dia (kereta) itu masih beroperasi di Jepang, tapi sudah berapa lama umurnya, saya minta running test-nya ini betul-betul dijalankan," ucapnya.
Dalam rapat yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keputusan impor KRL bekas dari Jepang.
"Kami KCI dan KAI masih menunggu hasil review dari BPKP," kata Didiek.
Ia menjelaskan, proses kajian oleh BPKP telah dimulai pada 6 Maret lalu. Kemudian pihak BPKP dan KCI juga sudah berkunjung ke Jepang menemui pihak JR East.
Tim BPKP dan KCI juga melihat kondisi KRL yang akan diimpor oleh KCI. Nantinya, hasil kajian BPKP akan diserahkan ke pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Baca Juga: Tips Buka Puasa Cepat dan Gampang di KRL|SINAU
"Kereta yang akan diimpor masih beroperasi sampai sekarang, sehingga apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves jadi evaluasi oleh BPKP," sebutnya.
Berdasarka kajian KCI, ada beberapa KRL yang sudah memasuki masa pensiun dan erat kaitannya dengan keselamatan penumpang.
Adapun Jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023, dan 19 pada tahun 2024.
“Kapasitas satu gerbong mencapai kurang lebih 175 orang penumpang, satu gerbong. Kita itung saja, ketika itu satu rangkaian terdiri dari beberapa gerbong dan secara simultan bolak balik artinya bisa puluhan penumpang yang bisa diangkut gerbong itu,” ungkap VP Public Relations KAI Joni Martinus Joni seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya.
Joni menegaskan, pihaknya mendukung produksi dalam negeri. Hanya saja, saat ini kebutuhan kereta sangat mendesak, mengingat alasan safety, maka KRL lama harus segera pensiun.
Baca Juga: Pemerintah Buka Seleksi Sekolah Kedinasan untuk 4.138 Formasi, Ini Tahapannya
“Kita lebih kepada, produksi dalam negeri. Kolaborasi antar-BUMN itu menjadi hal utama bagi kita. Tapi, ketika itu belum bisa direalisasikan," kata Joni.
"Sementara pelayanan tetap harus kita jaga, kapasitas angkut harus kita maksimalkan, kita harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk bermobilitasi pada kereta perkotaan. Untuk itu, saat ini opsinya adalah impor,” ujarnya.
Hingga saat ini baik KAI dan KCI sudah melakukan pembicaraan dengan INKA. Hanya saja pembuatan kereta membutuhkan waktu. Jika tidak ada impor kereta, maka akan mempengaruhi jumlah gerbong, hingga kapasitas angkut.
“Sudah (bicara dengan INKA) mereka minta waktu, karena memang butuh proses. (Jika tidak ada pergantian kereta), maka pasti gerbong berkurang, yang juga akan mengurangi kapasitas angkut,” tuturnya.
“Kita sebagai operator, tentu ingin ada kesinambungan pelayanan. Kita juga besyukur bahwa ini disupport,” ucapnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.