Nasib Bandara Rp 2,8 Triliun yang Jadi Bengkel Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo meminta Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati difungsikan untuk lokasi Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau bengkel pesawat.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin 29 Maret lalu. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu (31/03/2021), Ridwan Kamil menyatakan Bandara Kertajati juga akan tetap melayani penumpang dan kargo.

"Kita tahu juga bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada non penumpang, kalau kargo sudah dimulai," kata Ridwan Kamil.

Baca Juga: Tak Hanya Penumpang, Bandara Kertajati Juga Akan Layani Bisnis Ini

Pria yang kerap disapa Kang Emil ini mengungkapkan, sudah ada maskapai internasional yang berminat membuka MRO di Kertajati. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Kang Emil, Bandara Kertajati akan optimal beroperasi ketika Tol Cisumdawu selesai dibangun.

"Bandara Kertajati ini belum berfungsi optimal karena Tol Cisumdawu belum selesai. Tapi, tadi disampaikan Menteri PUPR bahwa Desember 2021 akan terhubung," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) untuk pemanfaatan Bandara Kertajati sebagai MRO pesawat atau bengkel pesawat militer.

Baca Juga: Bandara Kertajati Belum Optimal, Ridwan Kamil Bongkar Penyebabnya

"Kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kasau untuk memanfaatkan kegiatan MRO di Kertajati, maka kita akan segera bangun dan kembangkan di lahan yang sudah ada secepatnya," tutur Budi.

Nantinya, Kertajati juga akan melayani perbaikan dan perawatan pesawat pribadi yang selama ini melakukan perawatannya di luar negeri.

Sejak diresmikan pada 2018, Bandara Kertajati memang terus sepi penumpang. Maskapai terakhir yang bertahan beroperasi di Kertajati, adalah Citilink.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, Bandara Kertajati adalah contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis yang lebih kental dibanding unsur studi kelayakannya.

Baca Juga: Dampak Wabah Corona, Bandara Kertajati Sepi

Saat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan ingin membangun Bandara Kertajati di tahun 2011, Agus sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya.

"Waktu itu saya diundang makan di rumahnya (Aher). Saya bilang Kertajati jauh dari mana-mana, nggak cocok dijadikan bandara. Jarak Bandung-Kertajati sekitar 100 kilometer atau kurang lebih 2 jam perjalanan, ya mending mereka ke Cengkareng (Bandara Soetta)," kata Agus kepada Kompas.TV, Selasa (30/03/2021).

Agus bercerita, saat itu Pemprov Jabar sudah kewalahan membangun Kertajati yang butuh dana Rp 2,8 triliun, akhirnya pemerintah pusat pun membantu.

Pembangunan Bandara Kertajati juga sempat ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan. Kemudian pembangunannya dilanjutkan saat Budi Karya Sumadi menjadi Menhub.

Baca Juga: Bandara Terbesar Kedua di Indonesia jadi Bengkel Pesawat, Pengamat: Jadi Gedung Kesenian Saja

Kini, pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat. Dengan tetap melayani penumpang, kargo, dan jamaah umrah serta haji. Namun menurut Agus, semua rencana itu tidak ada yang berprospek bagus.

"Buat MRO harus ada lisence pabrikan, memangnya bikin pabrik Bajaj. Lalu yang kedua, siapa yg mau modalin jadi MRO? Jadi pabrik (kue) Klepon saja mahal saat ini. Lalu pesawat mana yang mau ke MRO di Kertajati? Boeing, Airbus, dan lain-lain pasti menolak secara ekonomis," ujar Agus.

Jika menjadi bandara untuk keberangkatan haji dan umrah, belum ada fasilitas pendukung di Kertajati. Seperti asrama haji dan hotel.

Kawasan sekitar Bandara Kertajati juga sulit berkembang, karena banyak tanah yang belum dibebaskan sehingga investor enggan datang. Mereka lebih memilih Jawa Tengah yang sudah siap dan punya standar upah lebih murah. 

"Sudahlah saya usul dijadikan gedung kesenian saja. Sudah sulit diapa-apakan itu," katanya.

Agus pun menyatakan kepada pemerintah, agar membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan publik. Agar bisa mendorong pertumbuhan  ekonomi dan menyejahterakan rakyat.