Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Peneliti BRIN: Ngeri, Demokrasi Setengah Langkah Masuk Jurang

JAKARTA, KOMPAS.TV- Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD dinilai tidak tepat dan salah alamat. Sebab jika hal itu bisa dilaksanakan, maka demokrasi sedang menuju ke jurang dan hanya dikuasi oleh partai penguasa yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).  

Hal itu disampaikan oleh Peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.

”Enggak usah ada pemilu juga sudah bisa kita bayangkan, pasti KIM-lah ini, kan. Karena, ada perintah pasti langsung di seluruh partai harus memenangkan KIM di DPRD-nya. Dan sangat mudah terdeteksi di sana, kalau dia nggak nurut, konsekuensinya, dipecat dong. Artinya, ini jangan-jangan tujuannya melakukan KIM-isasi. Jadi, seragam semua, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini ngeri. Demokrasi sudah tinggal setengah langkah masuk jurang karena sudah enggak ada perlawanan dari rakyat. Ini sudah bancakan koalisi penguasa,” tegas Firman, Jumat (13/12/2024) dikutip dari Kompas.id.

Menurutnya, usulan mengganti pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD tidaklah menjawab inti persoalan yang ada. Apabila persoalannya ada di masyarakat dalam pengertian masyarakat belum siap atau masyarakat kurang antusias dalam pilkada, seharusnya solusi yang diberikan oleh negara diarahkan ke sana, yakni untuk mengawal rakyat menjadi lebih layak terlibat dalam prosesi demokrasi.

Baca Juga: Polis Lacak Aset Hasil Korupsi di Sekretariat DPRD Riau, Diduga Gunakan SPPD Fiktif

”Jadi, itu salah alamat. Bukan kemudian short cut, dikembalikan ke DPRD. Itu tidak menjawab (persoalan). Artinya, masyarakat tetap saja pendidikan politiknya rendah, awareness-nya rendah. Artinya, uang negara tidak dibikin untuk mendewasakan mereka, kan. Tetapi, malah dipindahkan begitu saja ke DPRD. Itu yang saya bilang salah alamat," katanya.

Baca Juga: Ganjar Respons Prabowo yang Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Jangan Buru-buru

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, usulan Presiden Prabowo Subianto agar Pilkada dikembalikan ke DPRD disampaikan dalam perayaan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam. Prabowo menyampaikan bahwa ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal. Ia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan India, yang pilkadanya dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.

 

Penulis : Iman Firdaus Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.id, Kompas TV