> >

Pramono Anung Janji Permudah Izin Konser Artis Luar Negeri jika Terpilih di Pilkada Jakarta

Rumah pemilu | 10 November 2024, 11:32 WIB
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para pencinta K-pop atau KPopers di SCBD Park, Jakarta, Sabtu (9/11/2024). (Sumber: Tim Dokumentasi Pramono Anung dan Rano Karno via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan mempermudah perizinan konser besar ataupun konser yang menghadirkan artis luar negeri jika terpilih menjadi gubernur. Hal ini disampaikannya merespons batalnya konser Dua Lipa di Jakarta.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu menilai masalah utama untuk menggelar konser besar di Jakarta selama ini adalah perizinan yang berbelit. Pramono menyebut izin konser kerap baru diterbitkan satu atau dua hari sebelum hari H kendati tiket sudah terjual.

"Karena bagaimanapun ke depan, konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang," kata Pramono di Jakarta, Minggu (10/11/2024). 

Baca Juga: Presiden Prabowo Kampanyekan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Istana: Sebagai Ketua Partai

Pramono menekankan transparansi terkait perizinan konser sangat penting. Terlebih lagi usai Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Menteri Pariwisata meneken peraturan bersama mengenai konser artis luar negeri.

Menurut Pramono, Jakarta harus memperbaiki semua aspek terkait konser sebagai kota global, pusat bisnis, dan pusat budaya nasional.

"Itu (masalah perizinan) nggak boleh terjadi lagi. Karena bagaimanapun ke depan, konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang," kata Pramono dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Lebih lanjut, Pramono menyebut masalah lain yang kerap dialami penyelenggara konser musik adalah izin keamanan. Menurutnya, Pemprov Jakarta bisa terlibat untuk kelancaran izin keamanan tersebut.

Jika masalah perizinan dilakukan secara transparan dan keamanan terjamin, maka para promotor dinilainya tidak bisa mematok harga tiket yang terlalu tinggi.

"Karena diadakan di Jakarta maka Pemerintah Jakarta bisa terlibat untuk itu (keamanan). Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik, supaya para promotor tidak semena-mena menerapkan harga," kata Pramono.

Baca Juga: KPU Beberkan Daftar Daerah Rawan di Pilkada 2024, Ada Jawa Tengah

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU