PDIP: Jokowi Butuh Golkar sebagai Kendaraan untuk Eksis dalam Kekuasaan

Dalam dialog yang sama, Erwin Aksa mengatakan Jokowi harus ikut aturan jika ingin bergabung dan menjadi calon ketua umum Golkar.

“Kalau (Jokowi, -red) ingin bergabung dengan Golkar ada aturan, karena Golkar ini prosesnya merit, dan Munasnya (Musyawarah Nasional, -red) pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang,” ucapnya.

Selain itu, tegas Erwin, syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar tidak bisa diubah seenaknya. Sebab anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sudah pakem.

“Itu nggak pernah dirubah dan selalu menjadi patokan, Pak JK (Jusuf Kalla) satu contoh ketika mengambil Golkar dari Akbar Tandjung, itu sampai KTA-nya (Kartu Tanda Anggota) harus dicari sampai ke Sulawesi Selatan, karena syaratnya adalah KTA juga," jelasnya.

“Jadi tidak mudah untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat, dan Golkar ini partai yang besar, tidak mudah untuk merubah-rubah anggaran dasar tersebut walaupun tentunya Pak Jokowi ingin bergabung silakan, tetapi untuk beliau ingin merubah saya kira itu jauh.”

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV