Komnas HAM Duga Ada Pengerahan Aparat yang Berlebihan untuk Tangani Konflik di Pulau Rempang
Hukum | 15 September 2023, 21:22 WIBSebelumnya, Kompas.tv memberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpendapat kerusuhan antara warga dengan petugas di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.
Ia mengeklaim, warga di lokasi tersebut akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.
Baca Juga: [FULL] Pernyataan Komnas HAM soal Konflik Proyek Pulau Rempang
"Itu komunikasi yang kurang baik, lah. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45," kata Presiden Jokowi, Selasa (12/9), sebagaimana dilaporkan jurnalis KompasTV Suherdi di Cilegon, Banten.
"Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah," imbuhnya.
Sebelumnya terjadi bentrokan antara warga dengan aparat gabungan di Jembatan Batam-Rempang-Galang pada Kamis (7/9).
Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.
Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.
Relokasi ini dilakukan akibat adanya proyek strategis nasional Rempang Eco City.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV