Pengamat: Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim Polri Lebih Besar dari Kasus Brigadir J
Hukum | 2 Desember 2022, 04:45 WIBBaca Juga: 2 Anggota Propam Bersaksi di Sidang Kasus Obstruction of Justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria
Setelah itu, mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dengan membentuk tim independen yang dipimpinnya secara langsung.
Dalam implementasinya, kata dia, bisa melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas.
"Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan," katanya.
Lebih lanjut, Bambang menanggapi pernyataan Ferdy Sambo yang menyarankan agar kasus setoran dana tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ditangani oleh instansi lain di luar Polri.
Bambang berpendapat, Ferdy Sambo sampai mengatakan demikian karena tahu bagaimana perilaku dan kultur di internal kepolisian bila menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personelnya.
Baca Juga: Bharada E: RR Ingin Tabrakkan Mobil di Posisi yang Ditumpangi Brigadir J saat Pulang ke Jakarta
Apalagi, jika memiliki pengaruh dan kewenangan yang tinggi. Oleh karena itu, saran mantan Kadiv Propam Polri itu dinilai masuk akal.
"Akan tetapi, saat ini sebagai orang yang juga bagian masalah, sudah bukan kapasitasnya lagi untuk memberi saran," kata Bambang.
Adapun terkait dengan kasus ini, penyidik telah melayangkan dua kali panggilan kepada Ismail Bolong untuk keperluan pemeriksaan. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir karena mengaku sakit.
Penyidikan pada hari Kamis (1/12/2022) dilakukan dengan memeriksa istri dan anak Ismail Bolong terkait perusahaan tambang yang dikelola oleh keluarga tersebut.
Selain itu, satu tersangka telah ditangkap. Namun, penyidik belum mengungkap identitas tersangka dengan alasan masih dalam pemeriksaan.
Baca Juga: Bharada E Ungkap Putri Candrawathi Perintahkan Hapus Sidik Jari Ferdy Sambo di Barang Brigadir J
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV