Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tidak akan Ganggu Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS. TV – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menegaskan akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatan. Koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP itu menyatakan tidak akan mengganggu kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

"Enggak (mengganggu) lah justru kita mendukung (pemerintahan Jokowi)," kata Lodewijk seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: PDIP Respons Pertemuan 3 Pimpinan Parpol: Itu Pertemuan Silahturahmi, Belum Koalisi

Dia menyatakan Golkar, PAN dan PPP sepakat mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan 2024.

Bahkan, kata mantan Danjen Kopassus tersebut, Koalisi Indonesia Bersatu sepakat melanjutkan program pemerintahan era Jokowi hingga pemerintahan berikutnya.

"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata dia.

Baca Juga: Golkar Ajak Parpol Lain Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Wakil ketua DPR itu menambahkan, koalisi yang dibentuk secara dini oleh ketiga partai tersebut bertujuan untuk mencegah adanya polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

Sebab, kehadiran koalisi ini membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019. Artinya, di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi," ujar Lodewijk.

Baca Juga: Golkar, PPP dan PAN Menyatakan Resmi Berkoalisi, Begini Tanggapan Politikus Gerindra

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap pertemuan pimpinan Partai Golkar, PAN, dan PPP pada 12 Mei lalu sebagai ajang silaturahmi, belum koalisi.

Sebab, menurut perspektif politik PDIP, koalisi lazimnya ditandai dengan komitmen kerja sama.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya seusai acara senam Sicita di Lapangan Banteng, Jumat (20/5/2022).

“Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik, ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara,” ucap Hasto.

“Serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres. Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua parpol seperti yang dilakukan Pak Airlangga (Hartarto), Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita,” tambahnya.

Dengan begitu, lanjut Hasto, pertemuan ketiganya tentu saja tidak berdampak kepada stabilitas pemerintah. Bagi PDIP, pertemuan tersebut merupakan upaya membangun kohesivitas sebagai sesama anak bangsa.

“Tentu saja dengan pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh-tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah PDIP sudah melakukan penjajakan atau komunikasi politik untuk menghadapi Pemilu 2024 sebagaimana yang telah dilakukan sejumlah parpol, Hasto mengatakan, skala prioritas PDIP saat ini adalah bekerja untuk rakyat.

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV