Pengamat soal Bahlil Minta Pilpres Ditunda: Berbangsa dan Bernegara Tidak Hanya Kelola Aspek Ekonomi
Berita utama | 11 Januari 2022, 15:53 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menilai, permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar Pemilu 2024 diundur, sangat tidak tepat. Apalagi argumennya hanya agar iklim perekonomian kondusif.
“Adalah penting untuk memahami bahwa berbangsa dan bernegara tidak hanya sekadar mengelola aspek ekonomi,” kata Ray Rangkuti dalam keterangannya, Selasa (11/1/2022).
Ray menegaskan, berbangsa dan bernegara juga mengelola hajat kemanusiaan dari warganya. Antara lain pengelolaan pemerintahan yang definitif dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara.
“Kedua hal ini sama pentingnya. Tidak boleh dibuat paling menafikan. Karena dan demi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, lalu hajat kemanusiaan warga negaranya ditunda. Atau sebaliknya, demi hajat kemanusiaan warga negaranya, maka kebutuhan fisik atau manusianya ditunda,” kata Ray.
Baca Juga: HNW: Usulan Menteri Bahlil yang Minta Pilpres Diundur Rugikan Dunia Usaha
“Kedua-duanya harus berjalan seiring dan berdampingan. Itulah makna penting dari ideologi negara kita Pancasila, bangun jiwanya dan bangun raganya,” tambahnya.
Alih-alih meminta Pilpres 2024 ditunda, Ray justru menyarankan agar Menteri Investasi berkewajiban memberi pemahaman kepada para pengusaha soal hakikat berbangsa dan bernegara di dalam negara Pancasila.
“Beliau harus menjelaskan kepada para pengusaha bahwa tujuan berbangsa dan bernegara tidak semata-mata memajukan aspek ekonomi/raga manusia, tetapi juga aspek jiwa/rohani atau kemanusiaan dari bangsa kita,” ujar Ray.
Sebab, lanjut Ray, menunda Pilpres dan Pemilu 2004 yang akan datang justru berpotensi menimbulkan keguncangan secara politik yang pada gilirannya akan dapat mengakibatkan keguncangan ekonomi.
Baca Juga: Sosok Bahlil, Lontarkan Wacana Pilpres 2024 Diundur yang Dikritik Banyak Pihak
“Jangankan menunda pelaksanaan pemilu atau pilpres, menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2019 yang lalu saja sudah menimbulkan begitu banyak kontroversi,” kata Ray.
“Dan jika ide ini dihubungkan dengan gerakan yang menginginkan presiden menjabat sampai 3 periode, maka keguncangan politiknya akan makin bertambah,” tambahnya.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV