> >

AIMAN - Menteri Baru, Hari Rabu, dan Koalisi Gemuk

Aiman | 27 April 2021, 16:40 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Maruf Amin saat memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: Kompas.com/WAHYU PUTRO A)

KOMPAS.TV - Pengumuman Perombakan alias Reshuffle kabinet yang sebelumnya hangat mengemuka pada Rabu pekan lalu, batal.

Sejumlah nama, terus dipanggil ke istana.

Beberapa bocor ke media, beberapa lainnya tak muncul ke permukaan.

Ada yang menarik dari konstelasi Politik jelang hiruk-pikuk Pemilu 2024.

Setidaknya ada 3 nama yang dipanggil ke Istana Presiden di Bogor, Jawa Barat.

Tapi nama - nama ini adalah nama yang muncul ke permukaan.

Ternyata ada sejumlah sosok lain yang juga dipanggil, tapi namanya tak pernah muncul ke permukaan.

Di antaranya adalah Profesor Arief Satria, Rektor IPB. Saya konfirmasi langsung dengannya.

Baca Juga: Nama Baru Jelang Perombakan Menteri Kabinet - AIMAN

Di antara Nama-Nama Baru, Ada Rektor

Lalu, di antara tiga nama yang dipanggil adalah Muhammad Rapsel Ali, suami dari Siti Nur Azizah Putri Wapres Ma'ruf Amin.

Rapsel adalah politisi Partai Nasdem.

Ia tak menampik saat dikonfirmasi soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Nama kedua adalah Witjaksono, yang merupakan Tokoh Muda dan Pengusaha dari Nahdlatul Ulama (NU).

Witjaksono adalah pengusaha di bidang perikanan dan juga Ketua Serikat Nelayan NU.

Meski 2 hari lalu, pada Jumat (23 April 2020), dikutip dari NU Online, Witjaksono dicabut dari kepengurusan organisasi Serikat Nelayan NU ini.

Berikut isi surat tersebut:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 523/A.II.04.d/06/2020, tanggal 27 Syawal 1441 H /19 Juni 2020 M, tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul UIama, masa khidmah 2020-2020.

Diketahui SK tersebut menetapkan Witjaksono sebagai Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.  

Nama ketiga adalah Bima Arya sang Wali Kota Bogor, Jawa Barat.

Bima dipanggil Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Bogor. 

Saya menanyakan langsung kepadanya soal pemanggilan ini.

Apakah terkait dengan bursa menteri yang tengah hangat dibahas? Bima menampik.

"Nggak ada bicara soal reshuffle atau pos menteri, yang ada bicara soal penanganan Covid di Bogor, dan soal pembangunan Trem," ungkap Bima.

Meskipun ketika saya tanyakan, "kan baru ketemu 2 pekan sebelumnya (19 maret 2021), tiba-tiba ketemu lagi. Rasanya khusus bertemu dalam waktu dekat?"  

Bima Arya membalas dengan tertawa dan kembali mengatakan, tidak membicarakan soal pos menteri.

Ada nama-nama lain juga yang sempat ramai dibicarakan, di antaranya adalah Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bahlil Lahadalia kepala Badan Koordinasi & Penanaman Modal (BKPM), Asman Abnur, dan Eddy Soeparno, keduanya adalah Politisi PAN.

Baca Juga: Nama Baru Jelang Perombakan Kabinet - AIMAN (1)

Reshuffle dan Kabinet Gemuk Jokowi

Reshuffle yang hampir selalu berlangsung pada hari Rabu (Pon atau Pahing), tampaknya akan berulang.

Namun perhitungan soal tarik-ulur dan pertimbangan-pertimbangan lain yang tampaknya masih digodok.

Bukan saja soal kinerja, reshuffle bicara soal kekuatan politik, yang hiruk -pikuk 2024 makin di depan mata. 

PAN sesungguhnya pernah masuk dalam Kabinet Jokowi pada periode pertama lalu, meski akhirnya dicopot.

Siapa pun kala itu pasti mengaitkan dengan suara sejumlah Politisi PAN yang kerap berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi.

Kini PAN hampir pasti kembali masuk dalam kabinet.

Koalisi gemuk pemerintahan Jokowi hanya menyisakan 2 partai Demokrat dan PKS di luar pemerintahan alias oposisi. 

Efektivitasnya tentu bisa muncul pro dan kontra.

Saat Periode Presiden SBY misalnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) muncul sebagai induk koalisi politik kala itu, meski langkah Presiden SBY kala itu, tetap saja kerap dijegal di parlemen dan publik.

Meski dalam pemerintahan Jokowi ada yang berbeda, sejumlah undang-undang yang sebelumnya terasa sulit karena banyak kontroversi, begitu mulus di Parlemen pengesahannya.

Undang-Undang baru KPK dan Cipta Kerja, contohnya. 

Tapi pertanyaannya, apakah ketika ada anggota "nakal" harus langsung ditukar?

Artinya reshuffle akan terus bergulir? 

Lalu, kapan bisa mengenali, bekerja, dan membuat prestasi bagi lembaga kementeriannya?

Pertanyaan yang tak mudah dijawab, hanya dengan analisa. Kita cermati bersama.

Selain keselamatan, kesejahteraan rakyat menjadi hal yang juga utama sepanjang masa!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

 

Penulis : Fadhilah Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU