Ini Resolusi Majelis Umum PBB yang Tegaskan Kedaulatan Palestina atas Sumber Daya Alam Mereka

Majelis Umum PBB hari Kamis, (9/11/2023) melalui voting menegaskan kedaulatan permanen Palestina atas sumber daya alam mereka, dengan 151 negara setuju, 6 menolak, dan 11 abstain. Negara yang menolak kedaulatan Palestina atas sumber daya alam mereka adalah Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan tiga negara pulau mungil seperti Palau, Nauru, dan Mikronesia. (Sumber: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)

NEW YORK, KOMPAS.TV - Majelis Umum PBB hari Kamis, (9/11/2023) melalui voting menegaskan kedaulatan permanen Palestina atas sumber daya alam mereka, dengan 151 negara setuju, 6 menolak, dan 11 abstain.

Negara yang menolak kedaulatan Palestina atas sumber daya alam mereka adalah Israel, Amerika Serikat, Kanada, dan tiga negara pulau mungil seperti Palau, Nauru, dan Mikronesia.

Resolusi ini menegaskan kedaulatan permanen rakyat Palestina di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan kedaulatan penduduk Arab di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, atas sumber daya alam yang terkandung disana, seperti dilaporkan oleh Palestinian Official News Agency, WAFA, pada hari Kamis, (9/11/2023).

Berikut 13 poin resolusi Majelis Umum PBB yang berjudul Kedaulatan permanen rakyat Palestina di Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan juga penduduk Arab di Dataran Tinggi Golan yang diduduki atas sumber daya alam mereka.

Baca Juga: Warga Gaza yang Dibantai Israel Sudah 10.790, Joe Biden: Tidak Ada Kemungkinan Gencatan Senjat

Menegaskan kembali hak-hak yang tak dapat ditiadakan dari rakyat Palestina dan penduduk Dataran Tinggi Golan yang diduduki atas sumber daya alam mereka, termasuk tanah, air, dan sumber daya energi;

Menuntut agar Israel, sebagai Pihak yang menduduki, menghentikan eksploitasi, kerusakan, penyebab kerugian atau penyusutan, serta ancaman terhadap sumber daya alam di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki;

Mengakui hak rakyat Palestina untuk menuntut restitusi akibat eksploitasi, kerusakan, kerugian, atau penyusutan, atau ancaman terhadap sumber daya alam mereka akibat tindakan ilegal yang diambil oleh Israel, sebagai Pihak yang menduduki, dan para pendatang Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan menyatakan harapan masalah ini akan diatasi dalam kerangka perundingan status akhir antara pihak Palestina dan Israel;

Menegaskan tembok dan pemukiman yang dibangun oleh Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk di sekitar Yerusalem Timur, bertentangan dengan hukum internasional dan sangat merampas rakyat Palestina dari sumber daya alam mereka, dan meminta agar sepenuhnya mematuhi kewajiban hukum yang disahkan dalam pendapat hukum tanggal 9 Juli 2004 dari Pengadilan Internasional dan dalam resolusi-resolusi PBB yang relevan, termasuk Resolusi Sidang Umum ES-10/15;

Menyerukan kepada Israel, sebagai Pihak yang menduduki, untuk mematuhi secara ketat kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, dan untuk menghentikan segera dan sepenuhnya semua kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter dan status Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur;

Juga menyerukan Israel, sebagai Pihak yang menduduki, untuk menghentikan semua tindakan, termasuk yang dilakukan oleh para pendatang Israel, yang merugikan lingkungan, termasuk pembuangan berbagai jenis bahan limbah, di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang sangat mengancam sumber daya alam mereka, khususnya sumber daya air dan tanah, serta menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, sanitasi, dan kesehatan bagi penduduk sipil;

Baca Juga: Israel Tolak Seruan Gencatan Senjata di Gaza yang Disetujui Majelis Umum PBB, Menyebutnya Tercela

Selanjutnya menyerukan agar Israel menghentikan penghancuran infrastruktur vital, termasuk pipa air, jaringan saluran air limbah, dan jaringan listrik, dan menghentikan penghancuran dan penyitaan rumah dan infrastruktur sipil Palestina, lahan pertanian, dan sumur air, yang antara lain berdampak negatif pada sumber daya alam rakyat Palestina.

Menekankan perlunya mendukung proyek-proyek rekonstruksi dan pengembangan dalam hal ini, termasuk di Jalur Gaza, dan menyerukan dukungan untuk upaya-upaya yang diperlukan dalam hal ini, sesuai dengan komitmen yang dibuat dalam Konferensi Internasional Kairo tentang Palestina: Rekonstruksi Gaza yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2014;

Menyerukan agar Israel, sebagai Pihak yang menduduki, menghapus semua hambatan terhadap pelaksanaan proyek-proyek lingkungan yang penting, termasuk pabrik pengolahan air limbah di Jalur Gaza dan rekonstruksi serta pengembangan infrastruktur air, termasuk proyek fasilitas desalinisasi untuk Jalur Gaza;

Juga menyerukan agar Israel tidak menghambat pengembangan Palestina dan ekspor cadangan minyak dan gas alam yang ditemukan;

Menyerukan penghapusan segera dan aman semua ranjau yang belum meledak di Jalur Gaza dan mendukung upaya Layanan Aksi Ranjau dari PBB dalam hal ini, serta menyambut baik upaya yang luas yang dilakukan oleh Layanan Aksi Ranjau sampai saat ini;

Mendorong semua negara dan organisasi internasional untuk terus aktif mengejar kebijakan untuk memastikan penghormatan terhadap kewajiban mereka di bawah hukum internasional mengenai semua tindakan dan langkah ilegal Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, terutama aktivitas pemukiman Israel dan eksploitasi sumber daya alam;

Menegaskan, dalam hal ini, panggilan Dewan Keamanan, dalam Resolusi 2334 (2016) nya, kepada semua negara untuk membedakan, dalam hubungan mereka yang relevan, antara wilayah Negara Israel dan wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : United Nations / WAFA