Protes Harga, Peternak Unggas Mandiri Mendesakan Peraturan Perlindungan Peternak ke Pemerintah

Maka dari itu, pihaknya mendesak Pemerintah segera menyusun PP Perlindungan Peternak dengan mengusulkan lakukan kontrol harga input atau sapronak. Pemerintah juga diminta segera membuat standarisasi SNI untuk pakan dan DOC.

Sementara jika terjadi kelebihan pasokan maka pemerintah wajib melakukan pemerataan dengan distribusi ayam ke daerah yang kekurangan pasokan ayam bersinergi dengan integrator.

"Para integrator dalam role model bisnisnya harus menyertakan market ayam karkas. Supply harus disesuaikan dengan Demand. Mereka ( integrator ) tidak boleh budidaya final stock atau Livebird," terangnya.

Baca Juga: Sempat Turun Harga Cabai Kembali Naik

Alvino menambahkan, pihaknya juga meminta Pemerintah untuk mengatur ulang kuota Grand Parent Stock (GPS) nasional. Karena, 64 persen kuota GPS dikuasai oleh 2 integrator raksasa.

"Atur kuota GPS dan biarkan perusahan bersaing secara sehat di hulunya. Perusahaan integrasi juga fokus membantu peternak mandiri dengan menyediakan sapronak, mulai dari DOC, pakan dan lainnya yang sesuai SNI dengan harga yang terjangkau," tutur Alvino.

KPUN juga meminta pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi industri yang melanggar undang-undang dan mematikan ekonomi rakyat.

"Pemerintah juga harus memaksimalkan badan pangan nasional sebagai buffer untuk melindungi dan menyerap produksi peternak UMKM," ucapnya. 

Sebelumnya, Alvino menjelaskan harga produksi ayam hidup naik karena kenaikan harga pakan. 

"Harga pakan ternak yang dijual ke peternak UMKM sangat tinggi, dulu waktu naik alasannya karena harga jagung naik. Tapi sudah sejak 3 bulan lalu harga jagung turun kembali normal, harga pakan ternak tidak menyesuaikan turun juga," kata Alvino dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, Selasa (6/9/2022).

"Dalam pakan ternak kandungan jagung minimal 50 persen, jadi kalau harga pakan naik harga bibit anak ayam juga ikut naik," tambahnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto

Sumber :