Nasib Bandara Rp 2,8 Triliun yang Jadi Bengkel Pesawat

Sejak diresmikan pada 2018, Bandara Kertajati memang terus sepi penumpang. Maskapai terakhir yang bertahan beroperasi di Kertajati, adalah Citilink.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, Bandara Kertajati adalah contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis yang lebih kental dibanding unsur studi kelayakannya.

Baca Juga: Dampak Wabah Corona, Bandara Kertajati Sepi

Saat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan ingin membangun Bandara Kertajati di tahun 2011, Agus sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya.

"Waktu itu saya diundang makan di rumahnya (Aher). Saya bilang Kertajati jauh dari mana-mana, nggak cocok dijadikan bandara. Jarak Bandung-Kertajati sekitar 100 kilometer atau kurang lebih 2 jam perjalanan, ya mending mereka ke Cengkareng (Bandara Soetta)," kata Agus kepada Kompas.TV, Selasa (30/03/2021).

Agus bercerita, saat itu Pemprov Jabar sudah kewalahan membangun Kertajati yang butuh dana Rp 2,8 triliun, akhirnya pemerintah pusat pun membantu.

Pembangunan Bandara Kertajati juga sempat ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan. Kemudian pembangunannya dilanjutkan saat Budi Karya Sumadi menjadi Menhub.

Baca Juga: Bandara Terbesar Kedua di Indonesia jadi Bengkel Pesawat, Pengamat: Jadi Gedung Kesenian Saja

Kini, pemerintah ingin menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat. Dengan tetap melayani penumpang, kargo, dan jamaah umrah serta haji. Namun menurut Agus, semua rencana itu tidak ada yang berprospek bagus.

"Buat MRO harus ada lisence pabrikan, memangnya bikin pabrik Bajaj. Lalu yang kedua, siapa yg mau modalin jadi MRO? Jadi pabrik (kue) Klepon saja mahal saat ini. Lalu pesawat mana yang mau ke MRO di Kertajati? Boeing, Airbus, dan lain-lain pasti menolak secara ekonomis," ujar Agus.

Jika menjadi bandara untuk keberangkatan haji dan umrah, belum ada fasilitas pendukung di Kertajati. Seperti asrama haji dan hotel.

Kawasan sekitar Bandara Kertajati juga sulit berkembang, karena banyak tanah yang belum dibebaskan sehingga investor enggan datang. Mereka lebih memilih Jawa Tengah yang sudah siap dan punya standar upah lebih murah. 

"Sudahlah saya usul dijadikan gedung kesenian saja. Sudah sulit diapa-apakan itu," katanya.

Agus pun menyatakan kepada pemerintah, agar membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan publik. Agar bisa mendorong pertumbuhan  ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

Penulis : Dina-Karina

Sumber : Kompas TV